"Kalau soal premanisme, kami dukung. Premanisme harus diberantas karena banyak merugikan masyarakat. Tinggal bagaimana pemberantasannya agar tidak melanggar hukum, itu saja," kata Sirot dalam jumpa pers usai pembukaan Diklat Nasional Kamtibmas dan Telematika di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, organisasi yang turut membantu Polri dalam deteksi dini kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat-red) itu setuju jika ada cara-cara yang lebih "elegan" untuk memberantas premanisme.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan jajaran kepolisian untuk menyingkirkan premanisme, sehingga memberikan rasa aman pada masyarakat. Presiden SBY menginginkan agar jalan-jalan dan tempat-tempat umum harus bersih dari semua bentuk premanisme yang mengancam harta benda dan nyawa.
Sementara itu, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo menegaskan tidak akan ada toleransi bagi preman jika melakukan pelanggaran hukum. Kepada masyarakat yang mengetahui kerjasama yang dilakukan oknum Polri yang dengan preman diminta untuk melaporkan ke pihaknya.
"Premanisme harus diberantas dan diproses secara hukum. Tidak akan ada toleransi bagi preman,"
Posting Komentar